Cermin Sejarah Gerakan Mahasiswa

Sahabat Berdikari Progresif|
Mahasiswa Progresif


Perguruan tinggi masih dipandang sebagai institusi independen sehingga banyak harapan akan adanya pemikiran-pemikiran baru tentang ke-Indonesiaan yang dihasilkan oleh institusi ini. Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide-ide ke-Indonesiaan. Namun ternyata dinamika perpolitikan negara sangat mudah mengerakkan mahasiswa sebagai kekuatan gerakan ekstra parlementer. Melalui peran ini, mahasiswa hendak mengartikulasikan aspirasi politiknya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Kesemuanya itu diniati sebagai artikulasi kepentingan rakyat, berbareng bergerak bersama rakyat, sehingga diharapkan akan menjadi satu gerakan people power yang masiff dan progresif.

Dalam fakta, cita-cita luhur mahasiswa Indonesia nyaris menjadi utopi. Gerakan mahasiswa Indonesia sering hanya dijadikan alat dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan rakyat. Tiga fakta menunjukkan kesimpulan itu. Pertama gerakan mahasiswa tahun 1945-1966, mahasiswa bangkit melihat kondisi negara yang sedang mengalami kegoncangan. Sistem politik nasional selalu mengalami perubahan bentuk pemerintahan, mulai dari Republik Indonesia Serikat (RIS), Demokrasi Terpimpin dan kembali lagi ke Republik. Lantas mulai dominannya partai komunis di pentas politik nasional juga membawa kekhawatiran bagi banyak kalangan di Indonesia. Tampaknya hanya sedikit yang sadar, bahwa tahun-tahun tersebut (1960-an) Indonesia menjadi panggung penting Perang Dingin.

Pada akhirnya mahasiswa memang mampu mengulingkan kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Namun kekuatan mahasiswa tidak muncul dengan sendirinya. ABRI mulai berinfiltrasi dalam tubuh gerakan mahasiswa melalui Badan Kerja Sama Pemuda Militer yang terbentuk tahun 1957. Sebagai respon atas pertentangan ideologi ketika itu, ABRI melirik mahasiswa sebagai kelompok independen untuk menjadi mitra. Dengan menggulingkan Soekarno, mahasiswa telah membantu menaikkan Jenderal Soeharto untuk menduduki kursi presiden. Namun kemudian mahasiswa justru harus berhadapan dengan strategi depolitisasi oleh pemerintah, yang lebih tertarik untuk berkoalisi dengan intelektual dan teknokrat murni yang selama ini tidak pernah concern dengan persoalan politik.

Kedua gerakan mahasiswa tahun 1974/1975. Mahasiswa sempat terprovokasi oleh isu-isu anti Jepang sehingga pada tanggal 15 Januari 1975 (Malari), terjadi pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia. Padahal gejolak politik ekonomi waktu itu merupakan akibat dari pertarungan perebutan pasar antara AS dan Jepang. Akibat Malari pemerintah mengeluarkan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang membatasi aktivitas mahasiswa dalam kegiatan minat-bakat.

Ketiga gerakan Mahasiswa tahun 1998. Faktor signifikan yang mendorong Soeharto mundur adalah fluktuasi kurs rupiah atas dollar AS dan berhentinya pasar modal dalam negeri. Faktor tersebut muncul sebagai respon atas kekuasaan Soeharto yang hanya berorientasi membangun istana ekonomi keluarga dan kroni, sehingga menutup peluang investasi pengusaha-pengusaha asing khususnya AS dan dinilai mengancam kepentingan internasional AS. Situasi seperti ini, ditambah kondisi yang 32 tahun dirasakan rakyat, memunculkan isu-isu populis yang kemudian terkenal dengan 6 visi reformasi (Adili Soeharto, Cabut Dwi Fungsi ABRI, Hapus KKN, Tegakkan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah dan Amandemen UUD`1945). Momentum gerakan mahasiswa kemudian dimanfaatkan oleh elit tertentu. Gerakan reformasi ini telah dimanipulasi para elit politik, baik elit politik yang lama maupun yang baru, yang masih berambisi meraih kekuasaan bagi diri dan kelompoknya dengan cara saling kompromi diantaranya lewat pemilu yang dilaksanakan tahun 1999 (Meluruskan Arah Perjuangan Reformasi Dan Merajut kembali Merah-Putih Yang Terkoyak : Iluni UI). Akankah kita para mahasiswa sekarang kembali akan menjadi alat dan terprovokasi dengan isu-isu populis tertentu yang ternyata hanya menguntungkan kelompok tertentu dan jauh dari kepentingan riil masyarakat ?

........