JAJARAN PEMERINTAH DESA DICIANJUR HARUS BENAR MENGURUS DATA PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL


PERLUNYA PENDATAAN SECARA MAKSIMAL BAGI WARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM COVID-19 DIJAWA BARAT

Cianjur-Pemerintah Jawa Barat menekankan pentingnya program jaring pengaman sosial sebelum diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Program ini harus segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan agar dampak sosial dan dampak ekonomi akibat PSBB dapat teratasi.

Khususnya dikabupaten cianjur perlu adanya keaktifan para kepala desa di daerah agar mengintruksikan Para RT untuk betul-betul mendata secara benar masyarakat yang membutuhkan manfaat dari program jaring pengaman sosial yang di berikan oleh gubernur jabar, secara teknis hadirnya program teraebut yaitu untuk memberikan fasilitas pangan sebagai kebutuhan sehari-hari, keski tak seberapa akan tetapi bagi masyarakat yang mengharapkannya pasti akan sangat situnggu-tunggu.

Program jaring pengaman sosial merupakan program dari pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak Covid-19, termasuk saat penerapan PSBB. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 100 triliun yang bersumber dari APBN 2020 agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari semasa pandemi Covid-19.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo menekankan agar kelompok masyarakat penerima bantuan program ini harus tepat sasaran. Penyaluran bantuan ini juga harus dilaksanakan sesegera mungkin dengan cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat.

Selain itu saya menyadari sebagai masyarakat bahwa hadirnya program tersebut juga perlu di kawal secara masiv oleh masyarakat di daerah agar realisasinya tersalurkan secara benar oleh para penerima manfaat, dengan demikian peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk menginformasikan secara tranaparan kepada warganya, dicianjur sensiri dengan baru digelarnya pelantikan serentak para pejabat desa/kelurahan menjadi dinamika tersendiri terkait program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat, apalagi standar oprasional penyalurannya sangat rawan dan dikhwatirnya akan memberikan polemik tersendiri bagi warga masyarakat.

Hemat saya pendataan para penerima manfaat ini harus sesuai tidak boleh fiktif apalagi data bodong, jangan sampai dicianjur itu terjadi tegas fardan abdul basith selaku CEO BerdikariNetOnline kepada redaksi.A

nggaran Covid-19 Dalam menangani Coronairus disease (Covid-19) dan persiapan PSBB ini, Pemkab cianjur menyiapkan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Anggaran tersebut telah diusulkan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur saat rapat koordinasi pada Selasa (7/4/2020).

Jadi saya tegskan kepada para kepala desa yang baru dilantik dikabupaten cianjur agar betul-betul mengawal anggaran tersebut dari hulu kehilir sampai diterima oleh masyarakat yng membutuhkan.